Hariandialog,Monday 17 June 2019, 07:33

Redam Aksi People Power, Jaksa Agung Tepis Obral Pasal Makar

PDFPrintE-mail

Jakarta.  Hariandialog.  Com - Jaksa Agung M.  Prasetyo menepis pemerintah mengobral pasal makar yang diduga guna membungkam para aktifis. "Tidak ada diobral," tegasnya menjawab pertanyaan wartawan udai Sholat Jumat,  di Kejaksaan Agung,  Jumat (17/5).Sebelum ini,  sejumlah aktifis mulai Egy Sudjana,  Mayjen TNI Kivlan Zen dan Lieus Sungkarisma diperiksa Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan memproklamirkan dan atau mengajak untuk People Power, Selasa (22/5)  terkait kecurangan Pilpres,  di depan Kantor KPU.

Tindakan itu diduga dikategorikan perbuatan makar. Menurut dia,  pasal makar baru digunakan sekarang,  karena ada faktanya. Kalau diobral tetus berarti dipakai terus di persidangsn. "Ini kan tidak ada. Baru kali ini, karena berkaitan dengan tahun politik, maka ada isu itu dipolititasasi, kriminalisasi. Tidak ada obralan itu. Masa UU diobral," ujarnya sedikit berseloroh. Pada kesempatan tersebut,  Prasetyo membantah penggunaan pasal itu sebagai upaya pembungkaman lawan politik pemerintah. "Tidak ada.  Malah yang ada  bilang pemerintah itu ototiter, tidak ada hubungannya itu otoriter."Prasetyo kenegaskan bahwa Ini murni penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah." Benturan antara kebebasan pun ada batasannya," dia mengingatkan. 

Kivlan zen spdp?
Belom ada mungkin masih tingkat penyelidikan ya. Kami menunggu saja. Mungkin pihak polri sedang melakukan pengumuplan bukti awal yang cukup. Kalau sudah penyidikan, mrk wajib kirim spdp ke penuntut umum.
Kasus HS?
Itu kasus makar juga. Dia sudah mengancam akan memenggal kepala presiden, gimana sih. Coba baca di 114 kuhp. Itu jelas disitu. Makanya harus hati2 bicara itu. Kalau pelaku bilangnya khilaf, atau menyesal itu konsekuensi apa yang dilakukan. Khilaf kok berulang kali akan penggal2 demi allah, itu kan tidak ada khilaf disitu. Itu sengaja dilakukan mungkin niatnya seperti itu. Kalau sambil guyon, itu bisa saja khilaf. Tapi ini kan berulang kali dia sampaikan terus. Anda lihat rekamannya kan, itu berulang kali disampaikan pelaku. Bahkan dia sampai demi allah akan penggal kepala presiden. Ini yang kita ligat di rekman viral tadi. Kalau dia khilaf dll, deliknya sudah selesai. Tinggal nanti penyidik mengumpulkan bukti2 yang diperlukan, memenuhi unsur dan pasal itu, jaksa akan menilai lagi, kalau layak kita limpahkan ke pengadilan.

 

MAKA

Prasetyo menjelaskan pasal makar diatur di Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),  yakni padal 104, 107 dan 110.Bila kemudian ada para pihak yang dituduh makar,  maka berawal dari pasal, fakta dan bukti yang ada. "Jadi tidak mungkin sembarangan. "Dia mengatakan kasus dugaan makar masih ditangani penyidik Polri. Posisi Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum adalah menunggu pelimpahan berkas dari penyidik Polri. "Kalau berkasnya dikirim kesini akan kami teliti dan penelitian mendalam. Tidak ada yang aneh di sini," tuturnya.

Dia meluruskan aneka tafsir tentang pidana makar yang banyak orang mengartikan harus memakai senjata.  Padahal, tidak semua makar harus memakai senjata"Mengancam keselamatan presiden atau membuat presiden menjadi tidak mampu melaksanakan tugas, itu sudah makar. Jadi tidak harus pakai senjata."Hanya,   memang sambungnya ada pasal yang mengatur makar memakai senjata dengan kekuatan pemberontakan dan lain-lain, tetapi   dengan kata-kata pun yang mengarah pada tindakan makar, itulah makar. "UU masih mengatur seperti itu," cetusnya.  (ahi)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan
PWI Bengkulu Tali Asih Janda Wartawan Bengkulu, hariandialog.com – 3-5-2019 - Bentuk kepedulian terhadap sesama teman se profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu...
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik di Badung Tetap Buka
Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, Pelayanan Publik...

Denpasar, hariandialog.com - 28-5-2019Berkenaan dengan telah ...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Prioritas Utama Kehidupan

Gubsu Kunjungi RS USU Kesehatan Jadi Pri…

Medan hariandialog.com - 6-5-19 - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), E...

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wagub Sumut Harapkan Pelayanan Pasien Ditingkatkan

Tinjau UPT Rumah Sakit Pemprov Sumut Wag…

Medan, hariandialog.com -  6-5-19 - Wakil Gubernur Sumatera Utara (S...

TEKNOLOGI

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan